8 min read

by Adinan Rizfauzi

Seberapa sering kita mendengar atau menemui kata inklusif? Belakangan, kesadaran tentang pembangunan yang inklusif membuat istilah ini makin nyaring di telinga kita. Berbagai slogan inklusi di berbagai bidang kehidupan pun kian mudah ditemui. Sebut saja “layanan inklusif” dalam konteks pelayanan publik, “sekolah inklusi” di ruang-ruang pendidikan, sampai “kota inklusi” dalam pusaran isu pembangunan kota. Ada pula slogan lain yang maknanya masih berkaitan, seperti “ruang publik inklusif” yang kerap tertuang dalam dokumen perencanaan kota atau “teknologi ramah disabilitas” dalam pengembangan teknologi informasi.

Namun, di balik populernya terminologi ini, ada satu pertanyaan mendasar: sudahkah “inklusi” benar-benar menjadi bagian dari masyarakat kita? Untuk menjawab itu, penting sekiranya kita mengetahui lebih dulu makna inklusif. 

Dalam diskusi bertajuk Setara BerSuara yang digelar oleh Yayasan Kota Kita pada Jumat 13 Maret lalu, Koordinator Advokasi dan Jaringan Lembaga SIGAB Indonesia, Purwanti, menyebut bahwa inklusi tak hanya berarti lingkungan yang terbuka dan ramah, tetapi juga upaya meniadakan hambatan sekaligus merangkul perbedaan. Maka, masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang mampu berbaur dengan segala ragam perbedaan, termasuk ragam kelompok disabilitas.

Yang juga penting untuk dicatat, menurut Purwanti, ada beberapa tahapan untuk menuju masyarakat inklusi. Pertama, tahap eksklusi: ketika individu atau kelompok lain masih dianggap layak ditolak aksesnya, diasingkan, atau bahkan tidak diizinkan berpartisipasi dalam berbagai sektor kehidupan. Kedua, segregasi, yaitu saat pemisahan terhadap individu berkebutuhan khusus masih terjadi dalam lingkungan tertentu.

Ada pula kelompok masyarakat yang sudah mengakui keberadaan penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan, namun masih mensyaratkan standar tertentu. Tahap ini dikenal sebagai integrasi. Semua itu merupakan tahapan menuju masyarakat inklusif, ketika lingkungan benar-benar merangkul keberagaman sekaligus mempromosikan kesetaraan.

Data Belum Mampu Melihat Semua

Sayangnya, jika kita melihat sistem dan kebijakan yang ada, bayangan akan masyarakat yang inklusif itu masih jauh dari ideal. Hal itu misalnya tampak pada persoalan data. Memang, pendataan masih menjadi persoalan menahun di Indonesia. Bagi kelompok disabilitas, lemahnya sistem ini bisa berujung serius. Tanpa data yang memadai, pertanyaan paling dasar seperti “siapa membutuhkan apa dan siapa yang harus diprioritaskan” sering kali tidak terjawab dengan tepat.

Berbagai masalah itu nyata terjadi. Di Banjarmasin, misalnya, belum kokohnya basis data yang dibangun membuat kelompok disabilitas nyaris “tertinggal” saat banjir melanda pada 2021. Slamet Trihardi, Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Banjarmasin, mengenang betapa sulitnya bagi pengguna kursi roda atau disabilitas netra seperti dirinya ketika air sudah setinggi pinggang orang dewasa. Dalam kondisi seperti itu, data yang tidak lengkap membuat relawan kesulitan menentukan prioritas penyelamatan. Padahal, menurut Slamet, penanganan terhadap penyandang disabilitas harus membutuhkan pendekatan khusus. 

“Terbukti beberapa kawan kami waktu banjir itu tidak mendapat bantuan dan tidak terdeteksi oleh relawan. Karena banjir itu mengejutkan,” tutur Slamet saat menjadi narasumber dalam diskusi Setara BerSuara series pertama pada Jumat 17 Februari silam.

Selain persoalan data, ada hal lain yang tak kalah krusial: stigmatisasi. Dan di sinilah inklusi yang kita idam-idamkan sering kali runtuh, bahkan di ruang yang seharusnya paling aman sekalipun. 

Jika tidak percaya, simaklah cerita berikut. Namanya Dedy Sasmita. Sama halnya dengan kebanyakan orang, bayangannya tentang rumah sakit adalah tempat yang menyediakan ruang yang paling aman. Namun, realitas yang ia hadapi justru sebaliknya. Saat pertama kali datang ke rumah sakit, ia dicemooh oleh seorang dokter, “Masih muda kok gila”. Padahal, ia bukan “gila”. Empat tahun lalu, pendiri Mentari Foundation, sebuah komunitas yang menyediakan ruang aman bagi penyintas kesehatan mental, itu didiagnosis mengalami disabilitas mental—kondisi yang menyebabkan ia sangat mudah cemas.

Pengalaman itu bukan satu-satunya. Suatu hari, ia bahkan pernah ditolak layanan kesehatan karena dianggap tidak datang ke tempat yang “tepat” setelah berkunjung ke rumah sakit khusus.  “Orang-orang di sekitar rumah sakit masih ada yang minim pengetahuannya. Ini memang tidak sederhana, sangat kompleks,” kata Dedy.

Stigma, Hambatan yang Tak Terlihat

Pada disabilitas mental, stigma yang lekat biasanya berupa anggapan bahwa penyandangnya bisa menyakiti orang lain atau sekadar mencari perhatian. Dan sayangnya, stigma ini tidak berhenti pada ucapan lisan. Ia bisa berujung pada praktik yang melanggar hak.

Ira Askaria dari Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia menyampaikan bahwa di sejumlah daerah, praktik pemasungan masih terjadi terhadap penyandang disabilitas mental. Padahal, dengan penanganan medis yang tepat, kondisi kesehatan mental dapat dikelola dengan baik. Ia juga menegaskan bahwa disabilitas mental tidak berbeda dengan kondisi kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan, bukan pengucilan. Sayangnya, terbatasnya pengetahuan membuat penanganan disabilitas mental masih tertinggal jauh.

Stigma tidak hanya menyasar pada kaum disabilitas mental. Secara umum, penyandang disabilitas masih kerap dianggap lemah, tidak mampu, patut dikasihani, atau hidup hanya bergantung pada orang lain. Akibatnya, mereka masih menghadapi pengucilan sosial hingga diskriminasi. Bagi mereka yang terkena sasaran, dampaknya amat nyata: rasa rendah diri, kecemasan, hingga depresi.

Pada titik inilah kita harus menyadari bahwa inklusi bukan hanya lagi soal fasilitas, tetapi juga soal cara pandang. Dan untuk sampai pada cara pandang yang “tepat” itulah, edukasi mengenai disabilitas menjadi kunci.

Ikhtiar Membumikan Inklusi dan Menyulam Data

Sebagai bagian dari upaya membumikan isu ini, Yayasan Kota Kita mengadakan diskusi daring bertajuk “Setara BerSuara: Langkah Menuju Kota Tangguh dan Inklusif” yang terdiri dari tiga seri pada Februari hingga Maret lalu. Meski diniatkan menjadi ruang belajar bersama tentang berbagai persoalan kota yang berdampak pada penyandang disabilitas, diskusi ini juga merupakan upaya untuk mendekatkan makna inklusivitas ke tengah masyarakat.

Setara BerSuara merupakan bagian dari program “SUARA Inklusi: Sinergi untuk Aspirasi dan Aksi Inklusif” yang didukung oleh Ford Foundation. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi penyandang disabilitas (OPDis) di Kota Makassar agar mampu berperan aktif dalam pembangunan kota yang ramah, inklusif, aksesibel, dan setara bagi penyandang disabilitas dan seluruh warga. Dengan melibatkan 10 OPDis di Kota Makassar, program ini juga mendorong terjalinnya kolaborasi antarkomunitas.

Daeng Malik, salah satu peserta program Suara Inklusi, menyampaikan bahwa salah satu kegiatan yang ia lakukan selama mengikuti program ini adalah audit aksesibilitas di ruang publik Kota Makassar. Audit ini mencakup merasakan, menjajal, dan memetakan kebutuhan sebuah ruang publik. Salah satu lokasi yang diaudit adalah Taman Macan, sebuah taman yang terletak di pusat Kota Makassar.

“Dokumentasi itu akan disampaikan ke khalayak publik. Dalam laporan, kami akan membuat policy brief dan kampanye sosial media,” ucap Daeng Malik.

Dengan didukung oleh UNESCO, Yayasan Kota Kita bersama Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDik) juga menyusun telah laporan Profil Inklusif Disabilitas Kota Makassar. Laporan itu disusun dengan pendekatan pengumpulan data partisipatif sepanjang April hingga November 2025. Serangkaian survei, diskusi kelompok terpumpun, dan audit aksesibilitas pun dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan laporan tersebut.

Pada 9 Desember 2025 lalu, laporan yang memetakan 5.171 penyandang disabilitas itu telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Makassar. Berbagai data yang dihimpun pun tidak sekedar berfokus pada jumlah, tapi juga ragam dan penyebab disabilitas berdasarkan gender dan usia. Laporan ini juga memuat analisis yang dikontekstualisasikan dengan kondisi spasial dan sosial Kota Makassar, termasuk di wilayah kepulauan.

Lewat berbagai ikhtiar ini, kerja-kerja yang sebelumnya terasa terpisah mulai coba dicarikan benang merahnya. Upaya memahami, melihat, dan merespons kebutuhan penyandang disabilitas pun perlahan mulai tersusun menjadi satu kesatuan yang lebih utuh.

Kerja panjang ini pada akhirnya mengingatkan kita bahwa makna inklusi tidak selalu tercermin dari banyaknya slogan, melainkan dari cara kita berpikir dan bertindak secara adil. Itu hanya akan berarti jika kita benar-benar bersedia memulainya, bersama-sama.


Berbagai cerita lain dari kegiatan Setara BerSuara dapat dibaca melalui laporan berikut: Setara BerSUARA: Langkah Bersama Menuju Kota Tangguh dan Inklusif.