8 mins read

oleh Rendy Manggalaputra dan Talitha Benny

“Bagaimana sebaiknya menceritakan kisah-kisah ini tanpa membatasinya semata program?”

Pertanyaan di atas adalah pokok pergumulan panjang—setidaknya bagi kami—yang tertunda terjawab selama berbulan-bulan. Alasannya tentu saja bukan karena batch kedua Urban Citizenship Academy (UCA) Semarang: Melantangkan Keadilan Iklim kalah menyenangkan dari edisi sebelumnya; melainkan akibat semacam kegelisahan yang masih tertinggal, bahkan ketika kegiatan puncaknya, Urun Aksi Rasa (UAR) Warga Wargi telah tuntas dipersembahkan pada 10-11 Oktober 2025.

Kegelisahan kami sesungguhnya sederhana: barangkali, apa-apa saja yang telah tertempuh belum begitu signifikan untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar menyoal krisis iklim. Sekalipun kami percaya kalau langkah-langkah kecil pastilah cukup berarti, tetapi bagaimana jika jejaknya ke depan masih akan terus menerus tertatih?

Pertanyaan tersebut sekilas tampak biasa mengingat krisis iklim mestilah melekat pada kehidupan sehari-hari, sama halnya dengan pengertian everything is political, di mana segala aktivitas manusia telah berkelindan erat dengan masifnya fenomena-dampak krisis iklim saat ini.

Namun, kalau ingin jujur, sebenarnya telah seberapa dekat kita dengan kenyataan tersebut?

Dari yang Muskil pada Silang Sengkarut Krisis Iklim

Sepanjang perjalanan kolektif bersama warga dan orang muda, dari Juli hingga Oktober 2025, terbit kesadaran bahwa informasi dan temuan terus bermunculan dengan nada yang sama atau setidaknya membentuk notasi yang serupa; bahkan sejak edisi UCA Semarang yang pertama.

Di wilayah pesisir, misalnya, rutinitas keseharian warga yang terdampak oleh krisis iklim telah membentuk pola berulang: membersihkan limpahan sampah dari banjir, mencuci motor selepas menerjang rob, meninggikan bangunan rumah, swadaya warga memperbaiki jalan yang rusak, hingga kondisi permakaman yang makin terendam dan amblas. Seluruhnya kemudian berujung pada satu situasi tak menyenangkan, di mana warga tidak memiliki banyak pilihan atau terbatas.

Sebagaimana dilema warga Timbulsloko setiap hari: bahwa keputusan untuk “pindah atau bertahan” bukanlah perkara yang mudah. Sebab ketimpangan ekonomi telah eksis lebih dulu sebagai konsekuensi perubahan iklim, seperti penurunan signifikan nelayan yang mengandalkan hasil melaut; atau akibat alih fungsi lahan di mana tambak tidak lagi produktif; dan adaptasi ekonomi lain yang mengharuskan warga berpenghasilan rendah untuk bekerja di pabrik yang turut menyumbang limbah dan polusi. Belum lagi soal beban ganda pada nelayan perempuan.

Masalah yang menahun itu pada perjalanannya mengundang perhatian dari banyak pihak, tetapi tidak sedikit yang masih terjebak dalam paradigma pemberdayaan yang melipir di tepian “wisata kemiskinan”. Di mana rasa kasihan hanya akan memperlebar jarak dengan situasi warga terdampak dan justru menjauh agar terhindar dari perasaan senasib sependeritaan. Pun, tujuannya bersifat temporal, seperti yang sering dievaluasi dari program penyaluran sembako, bantuan langsung tunai, atau pengadaan kebutuhan instan lainnya. 

Sepanjang program berlangsung, rambu-rambu demikianlah yang kami perhatikan dengan lebih saksama untuk mulai memosisikan diri sebagai pendengar yang berpihak pada setiap cerita dan keluhan warga terdampak di garis depan.

Uar-uar Cerita Iklim di Semarang dan Sekitarnya

Krisis iklim sesungguhnya hadir begitu dekat di sekitar kita. Ia tidak melulu muncul secara kasatmata, seperti di Timbulsloko—menghadapi kenaikan muka air laut dan hilangnya lahan; melainkan berdampak pula pada kenyataan hidup warga di berbagai penjuru kota. 

Di antaranya tampak dari perubahan musim dan cuaca yang semakin sulit diprediksi; peningkatan suhu kota yang menyebabkan kenaikan biaya listrik untuk pendinginan; hingga intensitas banjir dan longsor yang terus menghambat akses jalan dan aktivitas keseharian. 

Di sisi lain, kekeringan juga makin sering melanda kota dan berpotensi mempersulit akses air bersih, diikuti juga dengan tingginya volume penumpukan sampah, kenaikan harga pangan, dan rentetan kabar lainnya yang makin menggawat, seperti yang tertuang di dalam bunga rampai.

Kondisi demikian bakal terus merugikan warga, utamanya di wilayah tropis yang lebih terbiasa dengan perubahan perlahan di antara dua musim, tetapi belum memiliki bekal signifikan untuk berhadapan langsung dengan potensi sudden accident. Pun, dampaknya memang tidak langsung menyasar semua, tetapi lebih dulu singgah pada masyarakat di kota pesisir serta kelompok rentan di daerah rawan bencana. 

Karenanya, aktivisme UCA bersambung sebagai upaya untuk membumikan pengetahuan keadilan iklim; membersamai warga untuk merengkuh kesadaran kolektif dalam bentuk pengakuan, rumusan, dan siasat yang disemai dari upaya-upaya kecil untuk memulihkannya. 

Urun Aksi Rasa Warga Wargi: Meniti Keadilan Iklim dari Pinggiran

Bersama 17 partisipan orang muda, UCA Semarang 2025 lebih dulu menapaki tahapan pengembangan kapasitas—mulai dari pelatihan, riset lapangan, mentoring, hingga penulisan artikel. Proses ini juga melibatkan akademisi, media, NGO, dan komunitas untuk memperluas perspektif dalam menyusun pesan keadilan iklim yang menggugah.

Pada puncaknya, terbit rangkaian aktivasi ruang dalam tajuk Unjuk Aksi Rasa Warga Wargi: Meniti Keadilan Iklim dari Pinggir melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi, lokakarya, dan pertunjukan yang diselenggarakan pada 10-11 Oktober 2025 di sejumlah titik di kota Semarang.

Rangkaiannya dibuka dengan diskusi publik, peluncuran bunga rampai, dan gallery walk bersama berbagai perwakilan—pemerintah, akademisi, komunitas, dan media—untuk menumbuhkan kesadaran bahwa krisis iklim adalah persoalan multidimensi; bukan sekadar ancaman ekologis, melainkan urgensi keadilan kota. Ruang dialog yang dibangun pun melibatkan lintas aktor kota dengan maksud mengangkat pengalaman warga terpinggirkan sebagai bagian penting untuk merawat narasi keadilan iklim. 

Hari pertama kemudian dikemas sebagai jeda lewat Panggung Rakyat Pesisir yang diisi dengan ragam rupa kegiatan seni bersama komunitas, seperti pementasan seni teatrikal, musikalisasi puisi, video mapping, dan pemutaran film pendek karya partisipan. 

Esoknya, semarak berlanjut ke lokakarya Photowalkshop yang mengajak peserta untuk memotret aneka isu terkait dampak perubahan iklim di balik aktivitas pasar tradisional.

Kemudian beranjak ke lokakarya Isyarat Keadilan Iklim yang hadir untuk menerjemahkan pesan-pesan keadilan iklim melalui bahasa inklusivitas bersama kelompok disabilitas. 

Sebagai penutup, pengunjung diajak meleburkan diri bersama warga di Kampung Melayu untuk menyusuri jejak krisis iklim yang terkilas dalam Tur Jalan Kaki (walking tour) dan collective painting untuk mengenali berbagai tantangan yang tumbuh dari komunitas warga di sana.

Rangkaian kegiatan ini hendak menegaskan hak setiap warga untuk didengar dan terlibat, seraya mendorong lahirnya gagasan kolektif, kolaborasi berbasis data dan pengalaman, serta rekomendasi kebijakan kota yang tangguh iklim dan berpihak pada kelompok rentan.

Setiap aktivitas yang dirancang berangkat dari temuan riset dan cerita yang ditemui partisipan di lapangan; untuk kemudian diterjemahkan dalam serbaneka aktivasi ruang kota melalui aksi kreatif serta solidaritas bersama warga dan komunitas lokal. Di saat yang sama, pengunjung diajak terlibat aktif untuk Melantangkan Keadilan Iklim dan Hak atas Kota.

Harapannya, inisiatif ini dapat dimaknai sebagai upaya melatih imajinasi: membayangkan sebuah kota yang tangguh dalam menyiasati perubahan iklim; menuju praktik dan kebijakan kota yang lebih berpihak pada suara marginal, yakni kota yang adil dan berkelanjutan.

Menuju yang Sangkil pada Siasat Sehari-hari

Pada akhirnya, UCA hanyalah salah satu ruang belajar untuk memperluas pemahaman publik—terutama orang muda—tentang isu kota dan krisis iklim. Meski demikian, UCA terus berupaya menautkan pengetahuan itu dengan praktik kewargaan yang berpihak pada setiap yang terpinggirkan. Di dalamnya, warga dan komunitas saling menguatkan, merawat ingatan, dan merekam perubahan melalui cerita-cerita tentang kerentanan, adaptasi, inisiatif, serta ketangguhan yang tumbuh dari pengalaman nyata.

Dari sanalah, terbit pemahaman bahwa krisis tak melulu datang sebagai peristiwa yang besar, tetapi menjalar seperti riak di tiap fenomena yang sekilas tampak biasa. Dan karenanya, berbagai inisiatif hendaknya tak lagi dijelang hanya sebagai jeda; melainkan senantiasa saling membentuk dan melengkapi untuk memulihkan keadaan. 

Semoga, komitmen ini tidak hanya berhenti sebagai wacana, justru terus berdengung sebagai ingatan kolektif untuk membentuk pijakan pada diskursus dan praktik selanjutnya: membayangkan dan mengupayakan solusi yang dekat, konkret, dan mengakar di kehidupan sehari-hari warga. 

Demikianlah, UCA tinggal untuk tetap membersamai tiap-tiap ikhtiar dan siasat warga bagai spora; membentuk kesadaran, kebiasaan, dan komitmen kolektif terhadap keadilan iklim yang menetap utuh sekaligus bermakna.