8 min read

oleh Adinan Rizfauzi

Sore hari menjelang rangkaian kegiatan pertama berakhir, terdapat pernak-pernik yang tercecer pada dua buah meja beralaskan kain hitam memanjang. Puluhan peserta yang hadir dalam acara tersebut sibuk memanfaatkan pernak-pernik itu untuk membuat lintasan menyerupai sungai. Dua larik benang warna ungu sengaja dibuat meliuk-liuk untuk menggambarkan perjalanan peserta selama setahun terakhir. Makin berkelok sungai, makin terjal aral yang pernah dilewati peserta. 

Salah satu yang turut berkerumun di antara mereka adalah Marilyn Lee, anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatra Utara (Sumut). Ia tampak khusyuk mencatat apa saja yang sudah dilakukan komunitasnya dalam bulan-bulan terakhir. Spidol hijau yang ia pegang bergerak mengikuti pergerakan tangannya. Kadang spidol berhenti saat Marlyn Lee mencoba mengingat sesuatu. Kadang terhenti ketika ia bercakap-cakap dengan rekan di sebelahnya. Kadang bergerak lagi cepat. 

Peristiwa-peristiwa yang lampau tak sepenuhnya terekam dalam ingatan peserta, membuat mereka saling bertanya dan saling mengingatkan tentang apa yang terjadi di bulan-bulan tertentu.  Setelah lintasan sungai tuntas dibuat, peserta berkesempatan menyampaikan apa yang mereka tulis. Suara Marilyn Lee menggelegar memenuhi ruangan, merangkum suka duka perjuangan HWDI Sumut dalam setahun terakhir: mengawal anggaran publik agar benar-benar berpihak pada terwujudnya layanan kesehatan yang adil dan inklusif. 

Kegiatan yang diikuti Marilyn Lee ini merupakan bagian dari Country Learning Workshop yang diselenggarakan oleh Kota Kita sebagai bagian dari Koalisi PRIMA atau Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran¹. Berlangsung di Kota Surakarta pada 4-6 Desember 2025 lalu, kegiatan ini merupakan puncak dari siklus pembelajaran Koalisi PRIMA yang selama setahun terakhir bekerja secara berjauhan. Di forum itulah seluruh anggota koalisi meninjau kemajuan, menganalisis pola perubahan, dan merumuskan arah strategis bersama untuk fase program berikutnya.

Koalisi PRIMA terbagi ke dalam dua sektor: Kesehatan dan Reproduksi (KESPRO) serta Air dan Sanitasi (WASH). Sektor KESPRO dipelopori oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), sementara sektor WASH digawangi Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI). Kedua komunitas akar rumput yang bergerak di isu inklusi dan pemenuhan hak perempuan itulah yang selama setahun terakhir berupaya melakukan kerja-kerja advokasi, mulai dari melakukan pendataan, audit sosial, sampai audiensi demi mewujudkan desain anggaran publik yang inklusif.

Bergulat pada Isu yang Tak Populer

Apa yang dilakukan oleh HWDI dan KPPI tentu bukan satu hal yang mudah. Apalagi mereka berkecimpung di dalam sebuah isu yang sebenarnya belum cukup populer. Hal itu mengingat persoalan reproduksi seringkali masih dipandang tabu, tidak relevan, dan cenderung dikesampingkan dari wacana arus utama. Itu sebelas-dua belas dengan mereka yang bergerak di sektor WASH. Isu air dan sanitasi lebih sering dianggap sekadar urusan domestik dan bukan bagian dari urusan orang banyak. 

Melihat itu semua, tak heran kalau cerita mengenai hambatan dari mereka yang terlibat di dalamnya mudah ditemui. Salah satu cerita itu datang dari HWDI Sumut. Marilyn Lie merasakan betapa pembuat kebijakan seringkali luput menerjemahkan ragam kebutuhan penyandang disabilitas. Hal itu, menurutnya, membuat alokasi anggaran publik malah tersesat ke dalam kebijakan-kebijakan yang tidak nyambung dengan kebutuhan kelompok disabilitas.

Di luar itu, Marilyn Lie merasakan betul hambatan pada ranah birokrasi yang menurutnya telah lama terjangkit penyakit ordal (orang dalam). Katanya, itulah yang selama ini menyulitkan orang-orang yang tidak memiliki kedekatan secara personal dengan para pengambil keputusan, seperti dirinya dan rekan-rekannya. Jika tetap memaksa bergerak dengan apa yang mereka punya, hasilnya mudah ditebak: diabaikan. “Di Medan, apa-apa harus ada ordal. Pengaruh marga juga kuat,” kata Marlyn.

Kerja-kerja advokasi yang dilakukan anggota Koalisi PRIMA, seperti oleh HWDI Sumut, memang mau tak mau mesti menembus meja birokrasi. Tanpa itu, kebijakan yang diperjuangkan akan sulit terwujud. Karena itulah HWDI Sumut merasa punya satu pekerjaan penting untuk melunakkan hambatan yang ada, yaitu dengan menguatkan daya tawar, dan salah satu hal yang mujarab untuk itu adalah dengan menerapkan evidence based advocacy atau advokasi berbasis bukti. 

Advokasi berbasis bukti membantu mereka yang berhadapan dengan para pengambil keputusan lebih percaya diri. Kepentingan yang disampaikan akan lebih sulit untuk dinegasikan mengingat ada data valid yang dibawa. Singkatnya, advokasi yang dilakukan tidak hanya sekadar bermodal “gebrak meja”, tetapi juga membawa data dan alasan yang memadai.

Suntiah dari KPPI Semarang meyakini bahwa metode advokasi berbasis bukti penting untuk membantu pemerintah mengetahui permasalahan di level tapak. Tahun 2025 lalu, KPPI Semarang pernah melakukan pendataan titik-titik drainase bermasalah di Kampung Tambak Lorok dan Tambakrejo, Semarang Utara. Data yang terkumpul telah disampaikan ke pemerintah Kota Semarang sebagai masukan kebijakan. “Ada tindak lanjut. Saat ini sudah mulai dibangun gorong-gorong dan drainase di Tambakrejo RW 16 dan Tambak Lorok RW 12,13, dan 14,” tuturnya.

Upaya meningkatkan daya tawar tidak hanya berhenti pada urusan metode. HWDI dan KPPI juga rutin menggelar pelatihan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan individu di dalamnya. Selama setahun terakhir, tak kurang dari 40 pelatihan telah terlaksana. Topiknya pun beragam, mulai dari persoalan audit sosial, rencana aksi komunitas, sampai pengelolaan media sosial. Topik-topik itu ditentukan berdasarkan kebutuhan anggota komunitas. 

Menelisik Capaian Koalisi PRIMA

Lewat berbagai upaya yang dilakukan oleh komunitas akar rumput seperti HWDI dan KPPI, serta kolaborasi dengan organisasi lain, Koalisi PRIMA berhasil menjangkau pemerintah dan para pengambil keputusan di berbagai level. Tercatat, Koalisi PRIMA telah menggelar 36 pertemuan di tingkat kabupaten atau kota, 19 di tingkat provinsi, dan 9 kali di tingkat nasional. Di tingkat daerah, pertemuan itu beberapa di antaranya terejawantahkan dalam forum perencanaan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Salah satu yang terlibat di Musrembang di tingkat kota adalah HWDI Sumut. Marilyn Lie mengatakan di forum tersebut, HWDI Sumut mengusulkan perbaikan fasilitas dan layanan puskesmas yang lebih inklusif. “Tiga usulan perbaikan kemungkinan besar akan ditindaklanjuti. Satu puskesmas sudah diperbaiki,” katanya. 

Sementara itu, KPPI Semarang pernah terlibat dalam Multi Stakeholder Forum (MSF) atau forum multipihak yang dihadiri Wakil Walikota Semarang Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. Di kegiatan tersebut, KPPI Semarang berkesempatan menyampaikan persoalan air dan sanitasi dengan Pemerintah Kota Semarang.  “Kita pengen bantuan jamban (kakus) untuk warga yang belum punya. Dari pihak pemerintah bilangnya kita tidak bisa membuatkan jamban pribadi, dan harus komonal. Terus kita ditantang untuk coba menyetorkan 50 nama warga yang belum punya jamban,” kata Suntiah.

Capaian-capaian itu tidak hanya dirasakan oleh HWDI Sumut dan KPPI Semarang saja. Organisasi cabang HWDI di Pekanbaru, Lombok Tengah, dan Makassar juga berhasil mendorong perbaikan puskesmas. Di Makassar, advokasi oleh KPPI juga berbuah pada layanan akses air bersih yang lebih baik dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Yang patut untuk dicatat, HWDI Pusat juga berhasil menjalin kerjasama dengan Ombudsman RI untuk memperkuat akuntabilitas layanan publik bagi perempuan disabilitas.

Pengalaman satu tahun terakhir memunculkan satu kesadaran baru bagi perempuan akar rumput, bahwa akses ke ruang kebijakan bukanlah sesuatu yang diberikan. Mereka mesti memperjuangkan untuk bisa membangun ulang apa yang selama ini sudah tampak “sesuai”. Pada sesi terakhir Workshop Country Learning hari kedua, masing-masing organisasi di Koalisi PRIMA berkesempatan menyampaikan rencana dan strategi untuk menghadapi tahun 2026. Nada-nada optimistis tetap terucap, meski perjalanan setahun terakhir dipenuhi kelokan. Di tengah sunyi yang kerap menyelimuti kerja-kerja advokasi, harapan itu tetap coba dijaga agar upaya memperjuangkan anggaran publik yang inklusif terus mengalir.

 

Catatan Kaki

1. Koalisi PRIMA terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Kota Kita, dan International Budget Partnership (IBP).