7 min read

oleh Tiara Limoharjo dan Hasanatun Nisa Thamrin

Pada tanggal 17 Oktober 2025, Koalisi PRIMA (Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) menyelenggarakan forum multi pihak di Kota Makassar, untuk membedah temuan pendataan partisipatif yang telah dilakukan di tiga kelurahan di Kecamatan Tallo dan hasil analisis kredibilitas anggaran Kota Makassar terkait isu WASH (Water, Sanitation, and Hygiene atau Air, Sanitasi dan Kebersihan dalam Bahasa Indonesia). Forum multipihak ini mempertemukan anggota koalisi dengan berbagai pemangku kepentingan yang bergerak dalam sektor WASH di Kota Makassar, termasuk instansi pemerintah Kota Makassar dan badan organisasi non-pemerintah seperti LBH Makassar, Baznas Makassar, Pelindo, serta Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar. 

Koalisi PRIMA berupaya mendorong pemenuhan hak atas air dan sanitasi yang akuntabel dan berkeadilan, khususnya di wilayah pesisir dan daerah miskin kota. Kolaborasi organisasi non-pemerintah internasional dan lokal ini terlaksana di 8 provinsi di Indonesia. Di Makassar, anggota Koalisi PRIMA terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB), dan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Kota Kita, dan International Budget Partnership (IBP) Indonesia.

Menilik Kondisi Akses WASH di Kota Makassar

Sumber air bersih di Kelurahan Kaluku Bodoa, Buloa, dan Tallo menjadi salah satu temuan kunci dari hasil audit sosial KPPI Makassar yang disampaikan dalam forum multipihak. Nirwana, salah satu anggota KPPI Makassar yang tinggal di Kecamatan Tallo, mengungkapkan bahwa sumber air bersih untuk kebutuhan harian masyarakat diperoleh dari pembelian eceran sehingga sumber pendanaan harus dialokasikan setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Di saat yang sama, sanitasi yang buruk mendorong banyaknya penyakit yang menjangkit masyarakat pesisir, seperti diare, jamur, dan bakteri. Saharuddin, perwakilan warga Kecamatan Tallo yang hadir dalam forum multipihak, juga mengungkapkan kesulitan mengakses air PDAM membuat warga harus mengambil air dari sumur tua. Akses untuk mendapatkannya pun tidak mudah. Warga harus mempunyai gerobak untuk mengangkut air ke rumah.

Andri Siswanto dari YASMIB menambahkan data mengenai kredibilitas anggaran Kota Makassar dalam isu WASH sebagai salah satu temuan Koalisi PRIMA dalam kurangnya penyediaan fasilitas sumber air bersih di daerah. Andri mengungkapkan bahwa alokasi anggaran yang dipetakan untuk isu WASH jauh berbeda dengan realisasinya. Menggunakan skor PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), YASMIB melakukan kajian terhadap kinerja pengelolaan anggaran publik untuk isu WASH. Tahun 2022 diberikan nilai buruk pada isu air minum, sanitasi, dan persampahan. Sedangkan pada tahun 2023, diberikan skor cukup baik terhadap aspek air minum dan persampahan. Lalu pada tahun 2024, air minum dan sanitasi cukup baik tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan pada isu sampah. “Rata-rata 2022-2024 kinerja anggaran untuk WASH masih dalam kategori ‘merah’ atau buruk,” ungkap Andri.

Rintangan Bersama untuk WASH yang Berkeadilan

Meskipun isu WASH saat ini telah tercantum dalam visi misi Walikota Makassar dan RPJMD Kota Makassar 2021-2026, temuan dari Koalisi PRIMA menunjukkan bahwa kondisi di lapangan masih memberikan tantangan dalam mengakses air bersih, khususnya di wilayah pesisir.  Hal ini diakui oleh Ketua Bappeda Kota Makassar, H. Dahyal, S. Sos, M. Si., yang menjelaskan bahwa kontur geografis wilayah utara dan timur Kota Makassar menyebabkan sulitnya mengalirkan air bersih di daerah tersebut. Meskipun begitu, upaya regulasi isu WASH di kawasan kumuh dan padat penduduk sudah dilakukan. Salah satu buktinya adalah pembangunan IPAL di kawasan Losari.

Ke depannya, Bappeda Makassar berharap pihak pemerintah dan swasta bisa berkolaborasi bersama dalam memberikan program-program terbaik bagi masyarakat, terutama terkait pelayanan sektor WASH. “Tanggung jawab mengenai air bersih adalah tanggung jawab pemerintah, tapi diharapkan adanya partisipasi dari seluruh stakeholders, terutama bagaimana memberikan pencerahan kepada warga tentang sanitasi yang layak.”

Temuan-temuan dari audit sosial dan analisis kredibilitas anggaran Koalisi PRIMA juga ditanggapi oleh badan usaha yang memiliki keterlibatan langsung dalam pemenuhan air bersih di Kecamatan Tallo, PDAM. “Tantangan yang dihadapi PDAM adalah perkembangan kota tidak seiring dengan perkembangan infrastruktur di PDAM,” kata Direktur PDAM Kota Makassar, Hamzah Achmad, ketika ditanya oleh warga Kecamatan Tallo mengenai terbatasnya akses air bersih di daerah mereka. Hamzah menjelaskan bahwa usaha-usaha untuk membangun jaringan pipa di area timur Kota Makassar sudah dilaksanakan, tetapi saat ini masih terkendala oleh izin dari pemerintah pusat. 

Menimpali permasalahan yang sama, Drs. Hamka B. Kady, MS, anggota komisi V DPR RI, menyepakati bahwa isu air dan sampah adalah persoalan dasar Kota Makassar. Pada forum ini, Hamka menjelaskan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata sudah berjalan sejak tahun lalu untuk memenuhi kekurangan air di Kota Makassar. SPAM Mamminasata ini adalah solusi kolaborasi dari anggaran pemerintah pusat dan daerah. Harapannya pada tahun 2026 sudah dapat mengalirkan air bersih dari Kabupaten Gowa ke Kecamatan Tallo melalui jaringan SPAM.

Diluar isu air bersih, isu sanitasi direspon oleh pihak BAZNAS. Melalui program Makassar Sehat, pengadaan jamban di Pulau Kodingareng telah dilakukan BAZNAS untuk menanggulangi pembuangan limbah langsung ke laut. Menanggapi permasalahan sanitasi di Kecamatan Tallo, BAZNAS, yang diwakili oleh Abdul Jurian, mengungkapkan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh warga. Misalnya melalui skema gotong royong, BAZNAS dapat memberikan bantuan jamban yang kemudian dikelola bersama-sama oleh warga setempat.

Secara struktural, Donny Setiawan dari IBP Indonesia menegaskan perlunya dukungan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mengatasi tantangan dalam mengakses pendanaan untuk untuk isu WASH. Ia berkaca dari pengalaman kerja sama yang terjalin di Nusa Tenggara Barat bersama Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang telah membuahkan hasil dengan mengalirnya akses air di daerah. IBP yakin kerja tersebut bisa juga dilakukan di Makassar. “Dengan niat baik yang sama, tidak ada hambatan untuk melakukan yang sama,” tutup Donny. 

Forum multipihak ini ditutup dengan penandatangan pakta integritas oleh setiap stakeholders yang hadir. Pakta integritas ini sekaligus menjadi bukti komitmen dari pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, masyarakat pesisir, dan lembaga lainnya untuk berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Harapannya, langkah ini bisa menjadi momentum kolaborasi setiap stakeholders demi mewujudkan pemenuhan air bersih dan sanitasi yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel di Kota Makassar.