Krisis iklim adalah isu global yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan—dari produktivitas pertanian, naiknya permukaan laut, kekeringan, kebakaran hutan, hingga banjir. Dampaknya dirasakan secara tidak merata, terutama oleh kelompok yang rentan. Karena itu, memperluas partisipasi publik dan memastikan suara-suara yang sering terpinggirkan terlibat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mewujudkan aksi iklim yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Kota Kita sebagai mitra pelaksana program Climate Democracy Accelerator (CDA) di Indonesia dan People Powered membuka pendaftaran program yang bertujuan membentuk masa depan demokrasi di berbagai belahan dunia. Peluang ini terbuka untukmu yang memiliki semangat pada isu iklim, partisipasi orang muda, atau imajinasi berbeda tentang cara menyusun kebijakan.

Di Indonesia, program-program terpilih pada kohort sebelumnya berfokus pada penguatan partisipasi warga dalam menghadapi krisis iklim, mulai dari penyusunan kebijakan partisipatif untuk menilai dampak sosial ekonomi terhadap komunitas pesisir rentan, pengembangan model perumahan adaptif terhadap iklim bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga perencanaan dan penganggaran partisipatif yang menetapkan prioritas iklim lokal dengan menggabungkan pengetahuan tradisional dan ilmiah. Selanjutnya, barangkali giliran programmu yang dapat didanai!

---

Mengapa ini penting

Di berbagai belahan dunia, pemerintah dan komunitas mulai bereksperimen dengan cara-cara progresif yang lebih partisipatif dalam menyusun kebijakan, mulai dari participatory budgeting untuk isu iklim di desa-desa hingga forum orang muda di Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Ide besar yang menggugah juga membutuhkan dukungan pendanaan, pendampingan, dan jejaring global. Di sinilah program ini berperan.

Climate Democracy Accelerator (CDA) adalah program pelatihan dan pendampingan selama enam bulan yang berfokus pada praktik dan dirancang untuk mempersiapkan peserta dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang inklusif dan partisipatif. Untuk terpilih dalam program ini, peserta harus berasal dari lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau organisasi non-pemerintah. Program ini memprioritaskan peserta dari lima negara prioritas (Brasil, Indonesia, India, Meksiko, Afrika Selatan); tersedia juga kuota tambahan bagi peserta dari negara lain di seluruh dunia

Peserta program Climate Democracy Accelerator (CDA) akan menerima hibah sebesar USD 10.000, dan lima rencana aksi terbaik akan memperoleh tambahan USD 15.000. Program ini juga menyediakan pelatihan intensif, pendampingan, serta berbagai sumber daya untuk mendorong perubahan yang nyata. Temukan cerita peserta CDA dari kohort sekarang dan sebelumnya. Segera ambil kesempatan ini!

---

Cara Mendaftar

• Baca persyaratan dan kriteria seleksi selengkapnya di sini.
• Lengkapi formulir pendaftaran dan kirimkan beserta dokumen yang diminta paling lambat 27 November 2026 pukul 23.59 UTC (cek zona waktumu di sini).

Jadwal Program:

Tahapan	Waktu
Periode pendaftaran	7 Oktober - 30 November 2026
Proses seleksi	Desember 2026
Pengumuman peserta terpilih	Januari 2027
Proses onboarding	Februari - Maret 2027
Program dimulai	Maret 2027
Program berakhir	Agustus 2027
Sesi tukar pengetahuan antar peserta	Agustus - September 2027
Peserta Melaksanakan Rencana Aksi	September 2027 - Agustus 2028

Referensi | Profil Peserta CDA Cohort 7 (September 2026 - April 2027)

Jakarta, Indonesia: Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia, bekerja sama dengan Departemen Geografi, Universitas Indonesia

Memfasilitasi perumusan kebijakan partisipatif dan penyelenggaraan majelis warga (citizens’ assembly so residents’) agar pengetahuan dan pengalaman masyarakat setempat dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pertanian perkotaan dan pangan di kota-kota Indonesia. Di tengah banyaknya program yang masih dirancang secara top-down (dari atas ke bawah). Proyek ini bertujuan menjadikan pertanian perkotaan regeneratif sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan pangan dan adaptasi perubahan iklim.

---

Kesetnana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia: Kopernik, bekerja sama dengan Pemerintah Desa Kesetnana

Membentuk dewan musyawarah desa dengan menerapkan penganggaran partisipatif dan perumusan kebijakan secara partisipatif, sehingga masyarakat bersama pemerintah desa dapat menentukan, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan pendanaan bagi praktik pertanian regeneratif. Desa ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya angka stunting, menurunnya keragaman pangan, serta degradasi tanah akibat praktik monokultur di tengah pola curah hujan yang semakin sulit diprediksi.

---

Muntuk, Bantul, Indonesia: Rujak Center for Urban Studies, bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan Muntuk

Menyelenggarakan musyawarah iklim masyarakat untuk menghidupkan kembali Pranata Mangsa, yaitu sistem penanggalan musim pertanian tradisional Jawa yang kini tidak lagi selaras dengan perubahan pola musim akibat perubahan iklim. Dipimpin oleh kelompok pemuda setempat, Karang Taruna Banjarharjo 1, para sesepuh, pemuda, dan perangkat kalurahan akan melakukan penyesuaian kembali kalender tersebut dengan memanfaatkan data curah hujan dan kondisi tanah. Selanjutnya, hasilnya akan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan kalurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menjadi pedoman dalam menentukan pola tanam, perlindungan lereng melalui penanaman bambu, serta pengembangan mata pencaharian berbasis kerajinan.

---

Papua Selatan, Indonesia: Girls and Women in Renewable Energy Academy (GAWIREA), bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat

Menerapkan penganggaran partisipatif dan perumusan kebijakan secara partisipatif agar masyarakat adat dapat menentukan bagaimana energi terbarukan dimanfaatkan untuk mendukung pengolahan sagu sebagai bahan pangan pokok yang tangguh terhadap perubahan iklim. Perempuan, yang selama ini melakukan sebagian besar pekerjaan pengolahan sagu secara manual dan membutuhkan banyak tenaga, akan menjadi aktor utama dalam merancang transisi energi yang dikelola secara lokal, inklusif, dan berkeadilan gender.

---

Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia: Yayasan Saka Warga Indonesia, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Memfasilitasi perumusan kebijakan partisipatif dan penyelenggaraan majelis warga (citizens’ assembly) untuk mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam kebijakan kesiapsiagaan bencana di salah satu kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Masyarakat desa, yang kerap kehilangan akses listrik dan komunikasi ketika banjir dan tanah longsor terjadi, akan dilibatkan dalam merumuskan bagaimana energi surya dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan kabupaten.
 

Referensi | Profil Peserta CDA Cohort 6 (April 2026 - September 2026)

Kapuas Hulu, Indonesia: Madani Berkelanjutan Foundation, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Mengembangkan model tata kelola bioenergi berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai pusat pengambilan keputusan dalam produksi biofuel berbasis sumber daya lokal, yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan mekanisme pembiayaan sosial.

---

Pandeglang, Banten, Indonesia: PATTIRO Banten, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Menginisiasi Majelis Masyarakat (Citizens’ Assembly) deliberatif untuk mendorong pertanian regeneratif di komunitas rawan kekeringan, dengan melibatkan langsung 300 keluarga dalam membangun ketahanan iklim berbasis kearifan lokal.

---

Brebes, Indonesia: ESKA Unggul Indonesia (ESKA Foundation), bekerja sama dengan BAPPERIDA Kabupaten Brebes

Menyelenggarakan “Musyawarah Besar Masyarakat Brebes” — sebuah forum deliberatif berbasis pendekatan Citizens’ Assembly untuk merumuskan kebijakan pertanian regeneratif di wilayah pertanian bawang merah, dengan fokus pada degradasi tanah, penurunan pendapatan petani, serta kesehatan ibu dan anak.

---

Semarang, Indonesia: Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

Meluncurkan inisiatif Sekolah ASRI (Sekolah Hijau dan Berkelanjutan) yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis aksi di institusi pendidikan melalui keterlibatan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan lokal untuk bersama-sama merancang sistem pengelolaan sampah organik, pengomposan, serta produksi biogas berbasis bioreaktor di lingkungan sekolah.

---

Semarang, Indonesia: Yayasan Amerta Air Indonesia, bekerja sama dengan Komisi C Fraksi PKS DPRD Kota Semarang

Mengembangkan skema perencanaan berbasis komunitas di antara para petambak mangrove dan petani tambak, yang mengintegrasikan budidaya perikanan regeneratif dengan restorasi ekologi melalui pendekatan “laboratorium transformatif” yang partisipatif.